Pemantauan Dan Peninjauan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Khusus

Abstrak

Pemantaan dan peninjauan dalam kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sebagai evaluasi atas kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah berjalan 20 (dua puluh) tahun, atas pelaksanaan otonomi khusus,  dari konflik yang telah mengoyak dengan waktu panjang selama tiga dekade untuk bangkit membangun kembali setelah Aceh pasca Tsunami guna mencapai kemajuan dan keberhasilan. Kebijakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan Pemerintahan Aceh saat ini, dinilai belum dapat sepenuhnya mewujudkan dan menjawab kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini, ternyata dalam implementasinya dihadapkan pada permasalahan kewenangan yang luas dan khusus tidak dapat dilaksanakan. Kewenangan Pemerintahan Aceh menyisakan problem hukum yang harus menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Republik Inodonesia terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria nasional sehingga menjadi tidak sejalan dengan Otonomi Khusus yang berlaku lex spesialis di Aceh. Untuk itu Pemerintahan Aceh memerlukan penguatan kewenangan yang telah diserahkan tidak setangah hati, maka diperlukan pelaksanaan pematauan dan peninjauan kebijakan dilakukan dengan kegiatan mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, untuk diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.